'Transportasi Online Harus Diatur, Biar Tidak Ada Gejolak'
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap membantu setiap sektor usaha untuk transformasi ke dunia digital, terutama soal transportasi yang akhir-akhir menjadi pembicaraan.
Mengenai transportasi online, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan perusahaan transportasi online tentu harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) bila layanannya hadir di suatu daerah.
"Sekarang waktunya bertransformasi. Untuk aplikasi transportasi online tentu harus bicara dengan pengaturan sektor transportasi dan Pemda yang menangani di lapangan," ujar Semuel dikutip detikINET dari situs Kominfo, Minggu (26/3/2017).
Sebab dengan koordinasi itu agar transformasi di transportasi dapat berjalan lancar. Di samping itu, sebuah aturan juga diperlukan agar tidak terjadi gejolak transportasi online dengan transportasi konvensional yang terjadi belakangan ini.
"Ada suatu keniscayaan bahwa teknologi akan membantu kita melakukan kegiatan lebih baik. Namanya transportasi diperlukan peraturan, supaya dalam transformasi ini tidak terjadi gesekan karena semua warga negara, semua mencari rezeki," tuturnya.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang transportasi online ini akan diberlakukan pada 1 April 2017. Sosialisasi soal payung hukum taksi online itu pun digelar di berbagai daerah, salah satunya Bogor.
"Kita akan menerima aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah," ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Bima menuturkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengusahakan adanya aturan yang lebih detil, seperti pengaturan ojek online yang sampai saat ini belum ada aturan resminya.
"Ada ruang hukum yang kosong soal pengaturan roda dua atau ojek online, dalam hal ini Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bersepakat untuk mempelopori merumuskan aturan-aturan yang lebih detil, agar di lapangan terbangun situasi yang kondusif," sebutnya.
Disebutkan inisiatif tersebut agar setiap kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.
"Aturan hanya akan bisa berjalan dengan keinginan dan niat baik kita semua untuk menjaga bersama," kata Bima. (mag/mag)
Mengenai transportasi online, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan perusahaan transportasi online tentu harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) bila layanannya hadir di suatu daerah.
"Sekarang waktunya bertransformasi. Untuk aplikasi transportasi online tentu harus bicara dengan pengaturan sektor transportasi dan Pemda yang menangani di lapangan," ujar Semuel dikutip detikINET dari situs Kominfo, Minggu (26/3/2017).
Sebab dengan koordinasi itu agar transformasi di transportasi dapat berjalan lancar. Di samping itu, sebuah aturan juga diperlukan agar tidak terjadi gejolak transportasi online dengan transportasi konvensional yang terjadi belakangan ini.
 Foto: detikINET/Muhammad Alif Goenawan |
"Ada suatu keniscayaan bahwa teknologi akan membantu kita melakukan kegiatan lebih baik. Namanya transportasi diperlukan peraturan, supaya dalam transformasi ini tidak terjadi gesekan karena semua warga negara, semua mencari rezeki," tuturnya.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang transportasi online ini akan diberlakukan pada 1 April 2017. Sosialisasi soal payung hukum taksi online itu pun digelar di berbagai daerah, salah satunya Bogor.
"Kita akan menerima aspirasi masyarakat yang ada di daerah-daerah," ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Bima menuturkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengusahakan adanya aturan yang lebih detil, seperti pengaturan ojek online yang sampai saat ini belum ada aturan resminya.
"Ada ruang hukum yang kosong soal pengaturan roda dua atau ojek online, dalam hal ini Kota Bogor dan Kabupaten Bogor bersepakat untuk mempelopori merumuskan aturan-aturan yang lebih detil, agar di lapangan terbangun situasi yang kondusif," sebutnya.
Disebutkan inisiatif tersebut agar setiap kebijakan pemerintah dapat memiliki dampak yang positif bagi masyarakat.
"Aturan hanya akan bisa berjalan dengan keinginan dan niat baik kita semua untuk menjaga bersama," kata Bima. (mag/mag)
Sumber
0 Response to "'Transportasi Online Harus Diatur, Biar Tidak Ada Gejolak'"
Post a Comment