WannaCrypt Bikin Indonesia Darurat Badan Siber Nasional
Jakarta - Ada satu hikmah yang dapat dipetik Indonesia dari kejadian serangan Ransomeware WannaCrypt atau disebut juga WannaCry. Negara kita makin membutuhkan sebuah Badan Siber Nastional.
Hal tersebut diungkap Donny BU, Direktur Eksekutif ICT Watch. Dia mengatakan terjadinya serangan WannaCry -yang salah satu korbannya adalah rumah sakit di Indonesia- menunjukkan pentingnya ada koordinasi antar pihak. Hal tersebut dapat cepat dilakukan bila ada badan khusus yang melakukan.
"Kemarin itu koordinasinya masih organik, ke depan harus ada badan siber nasional agar ada petunjuk pelaksanaan dan teknis. Sehingga dapat cepat direspon ketika ada informasi," kata Donny saat ditemui usai konferensi pers Antisipasi Ancaman Ransomeware WannaCry di Jakarta, Minggu (14/5/2017).
Menurut informasi yang Donny dengar, saat ini Badan Siber Nasional masih menunggu Keputusan Presiden. Ia berharap pemerintah dapat segera menetapkan Badan Siber Nasional.
"Dulu kan mau cepat-cepat karena hoax. Nah sekarang sudah ada serangan yang bentuknya lebih nyata, menyerang infrastruktur. Jadi segeralah dibentuk Badan Siber Nasional," tegas Donny.
Sebelumnya Menkominfo Rudiantara pernah mengungkap bahwa Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional atau Basinas di bawah koordinasi Menko Polhukam. Nantinya badan atau lembaga siber lain di Indonesia akan bergabung dalam badan ini.
"Ada 24 kalo nggak salah lembaga yang sudah dihapus oleh pemerintah. Hanya mengintegrasikan. Nanti koordinasi dari mana, apakah ada Lemsaneg nanti ganti nama Basinas, dan lain sebagainya. Kemudian dari Kominfo, ngumpul semua," jelasnya.
Masing-masing pihak, menurut Rudiantara, bisa saja mengirimkan perwakilan. Sekaligus juga sistem dan infrastrukturnya.
"Bisa orangnya, bisa alatnya, bisa prosesnya. Tapi itu lembaganya pada eksekusi. Karena kalau kebijakan berdasarkan hukum tata negara tetap di menteri. Kalau policy tetap di menteri. UU ITE, misalnya, badan tidak bisa mengeluarkan peraturan badan. Tetap peraturan menteri," papar Rudiantara.
Guna menanggulangi penyerangan siber, Kominfo saat ini fokus membuat standardisasi serta sosialisasi penerapan standar-standar cyber security. Ada tiga sektor penting yang menjadi prioritas.
"Itu sudah selesai dokumentasinya, workshop-nya, dengan sektor perbankan dan keuangan, transportasi, energi. Nanti pelaksanaan dipindah ke Basinas," ucapnya.
"Pendirian di Basinas-nya. Tapi kalau proses tadi di Kominfo. Kalau eksekutornya ya diintegrasikan bareng-bareng. Sandi itu salah satu fungsi Basinas nantinya," lanjut Rudiantara.
Meski begitu, Menkominfo menegaskan bahwa koordinasi tetap berada di bawah Menko Polhukam. Termasuk pihak-pihak yang bertugas di Basinas.
"Basinas ini yang mengintegrasikan, mengkoordinasikan, termasuk orang-orangnya dari mana-mana, juga di bawah ini. Yang mengkoordinasikan Menko Polhukam," tutupnya. (afr/fyk)
Hal tersebut diungkap Donny BU, Direktur Eksekutif ICT Watch. Dia mengatakan terjadinya serangan WannaCry -yang salah satu korbannya adalah rumah sakit di Indonesia- menunjukkan pentingnya ada koordinasi antar pihak. Hal tersebut dapat cepat dilakukan bila ada badan khusus yang melakukan.
"Kemarin itu koordinasinya masih organik, ke depan harus ada badan siber nasional agar ada petunjuk pelaksanaan dan teknis. Sehingga dapat cepat direspon ketika ada informasi," kata Donny saat ditemui usai konferensi pers Antisipasi Ancaman Ransomeware WannaCry di Jakarta, Minggu (14/5/2017).
Menurut informasi yang Donny dengar, saat ini Badan Siber Nasional masih menunggu Keputusan Presiden. Ia berharap pemerintah dapat segera menetapkan Badan Siber Nasional.
"Dulu kan mau cepat-cepat karena hoax. Nah sekarang sudah ada serangan yang bentuknya lebih nyata, menyerang infrastruktur. Jadi segeralah dibentuk Badan Siber Nasional," tegas Donny.
Sebelumnya Menkominfo Rudiantara pernah mengungkap bahwa Pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional atau Basinas di bawah koordinasi Menko Polhukam. Nantinya badan atau lembaga siber lain di Indonesia akan bergabung dalam badan ini.
"Ada 24 kalo nggak salah lembaga yang sudah dihapus oleh pemerintah. Hanya mengintegrasikan. Nanti koordinasi dari mana, apakah ada Lemsaneg nanti ganti nama Basinas, dan lain sebagainya. Kemudian dari Kominfo, ngumpul semua," jelasnya.
Masing-masing pihak, menurut Rudiantara, bisa saja mengirimkan perwakilan. Sekaligus juga sistem dan infrastrukturnya.
"Bisa orangnya, bisa alatnya, bisa prosesnya. Tapi itu lembaganya pada eksekusi. Karena kalau kebijakan berdasarkan hukum tata negara tetap di menteri. Kalau policy tetap di menteri. UU ITE, misalnya, badan tidak bisa mengeluarkan peraturan badan. Tetap peraturan menteri," papar Rudiantara.
Guna menanggulangi penyerangan siber, Kominfo saat ini fokus membuat standardisasi serta sosialisasi penerapan standar-standar cyber security. Ada tiga sektor penting yang menjadi prioritas.
"Itu sudah selesai dokumentasinya, workshop-nya, dengan sektor perbankan dan keuangan, transportasi, energi. Nanti pelaksanaan dipindah ke Basinas," ucapnya.
"Pendirian di Basinas-nya. Tapi kalau proses tadi di Kominfo. Kalau eksekutornya ya diintegrasikan bareng-bareng. Sandi itu salah satu fungsi Basinas nantinya," lanjut Rudiantara.
Meski begitu, Menkominfo menegaskan bahwa koordinasi tetap berada di bawah Menko Polhukam. Termasuk pihak-pihak yang bertugas di Basinas.
"Basinas ini yang mengintegrasikan, mengkoordinasikan, termasuk orang-orangnya dari mana-mana, juga di bawah ini. Yang mengkoordinasikan Menko Polhukam," tutupnya. (afr/fyk)
Sumber
0 Response to "WannaCrypt Bikin Indonesia Darurat Badan Siber Nasional"
Post a Comment